Selasa, 30 April 2013

HAM Dalam Islam



Sejarah ketata-negaraan Indonesia tak pernah sepi dari perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia (HAM), Piagam UniversalHak-hak Asasi Manusia PBB, baru lahir pada tahun 1949. tapi, ketika menyusun UUD bagi RI yang akan lahir, dibawah pemerintahan kolonial Jepang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam sidang-sidangnya pada akhir Mei 1945 sudah memperbincangkannya.
Semua pemimpin, pejuang kemerdekaan pada waktu itu pada umumnya sepakat, lebih-lebih Bung Karno dan Supomo, tetapi juga Hatta, untuk menolak aliran politik liberalisme yang melahirkan konsep HAM itu di Barat atas dasar filsafah individualisme. Namun, ketika Bung Karno yang didukung oleh Supomo, ahli hukum adat, arsitek utama UUD 1945 menyatakan tidak perlunya konsep rights of the citizens dinyatakan secara eksplesit dalam UUD. Hatta dan Yamin menentangnya agar Indonesia tidak terjerumus kedalam prinsip negara kekuasaan. Akhirnya lahirlah pasal 29 UUD 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, yang akan ditetapkan dengan undang-undang itu.
Sungguhpun begitu, Supomo yang juga pemeran utama penyusunan UUD RIS tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950 ternyata berubah pikiran dan memerima pemasukan Deklarasi PBB tentang HAM kedalam konstitusi, baguan V dari pasal 7 hingga pasal 41 UUD-RIS memuat pasal-pasal HAM secara lengkap. Demikian pula halnya UUDS mencantumkan konsep HAM sejak pasal 7 hingga 43. Pasal-pasal  HAM dalam kedua konstitusi itu pada dasarnya sama dengan perbedaan rumusan disana-sini.
Pada tahun 1955, Pemilihan Umum pertama yang dilakukan di Indonesia sejak kemerdekaan antara lain menghasilkan Dewan Konstituante. Pada tahun 1958, dewan telah berhasil menyusun konsep 19 materi pokok HAM serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Akibat macetnya perdebatan tentang dasar negara, rancangan konstitusi yang sudah 97% berhasil dirumuskan itu akhirnya batal karena Bung Karno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Akan tetapi itu semua tidak berarti bahwa HAM telah hilang sebab UUD 1945 itu sendiri sudah memuat filsafat maupun pasal-pasal tentang HAM.
Walau demikian UUD 1945 dinilai terlalu ringkas oleh Hatta antara lain karena terbatasnya waktu perumusannya. Oleh karena Hatta menganjurkan agar pasal-pasal HAM itu dirinci lebih lanjut dalam bentuk UU atau kalau perlu dengan ketetapan MPR. Anjuran Hatta itu sebenarnya telah dilaksanakan oleh MPRS tahun 1966 yang berbentuk Orde Baru karena lembaga tertinggi negara itu telah berhasil merumuskan rancangan “Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warganegara” sebanyak 29 pasal dan 2 pasal penutup namun karena sesuatu hal maka rancangan itu urung lahir sebagai Tap MPRS.
Kini, setelah lebih dari 25 tahun pengalaman pemvbangunan sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945 warisan intelektual dan politik sudah waktunya diangkat dalam konteks persoalan masa kini untuk menghadapi tantangan abad 21.
Presiden Suharto sendiri sewaktumenjadi Ketua Gerakan Non-Blok telah mengingatkan bahwa negara-negara Dunia Ketiga tidak bisa mengabaikan empat keprihatinan global, yakni: lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, tuntutan demokrasi, dan penciptaan pemerintahan yang baik (good governance).
Akhir-akhir ini Indonesia memang lagi menghadapi persoalan HAM. Indonesia menilai bahwa negara-negara kreditor tertentu telah mempergunakan HAM ini sebagai intimidasi dalam politik Internasional. Ketika KTT Non-Blok baru-baru ini telah menolak pengkaitan pemberian bantuan luar negeri dengan HAM karena soal ini merupakan urusan dalam negeri. Tapi agaknya negara-negara industri maju nampaknya akan tetap mempertahankan prinsip pengkaitan bantuan luar negeri dengan pelaksanaan HAM. Sikap ini mendorong negara-negara Dunia Ketiga untuk mawas diri.
Namun itu semua sangat tidak mudah bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk menegakkan HAM seperti yang dikehendaki oleh nefgara-negara maju. Soalnya, realisasi HAM sangat tergantung pada keberhasilan dan stabilitas politik. Peranan negara juga menonjol sebagai agen pembangunan. Akibatnya, hak-hak politik warganegara kerap kali terdesak untuk memnuhi hak-hak sosila, ekonomi, dan kebudayaan juga dibutuhkan kenaikan pendapatan nasional. Dan untuk mencapai semua itu maka pemerintah kerap kali harus menjalankan politik mobilisasi.
Karena itu, disamping perlunya ada Piagam HAM sebagai pedoman bersama antara pemerintah dan warganegara diperlukan juga pemikiran tentang strategi pelaksanaan HAM dalam proses pembangunan. Yang penting adalah Indonesia perlu menegakkan HAM atas dasar kesadaran otonom dan paksaan eksternal. selengkapnya 
Poskan Komentar