Minggu, 05 Mei 2013

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Money laundering atau pencucian uang merupakan modus baru dari kejahatan non konvesional sebagai side effect yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial negara. Lahirnya ”ide kreatif” tentang praktik kejahatan money laundering karena didorong oleh maraknya berbagai macam kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya law enforcement dalam rangka survival  bahkan development, seperti perdagangan ilegal narkotika, psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan senjata ilegal, perdagangan budak, wanita, anak-anak, dan sebagainya.


Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan  dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses sepertinya menjadi sah adanya. Praktik kejahatan tersebut sangat popular sekali dinamakan money laundering atau pencucian uang haram, dan pelakunya disebut penjahat kerah putih.

Praktik money laundering merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur mafasid dan dlarar-nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan beroreintasi pada upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, pandangan Islam tentang kebijakan pelarangan terhadap perbuatan pencucian money laundering sangat bertentangan dengan hukum Islam dan UU tentang tindak pidana pencucian uang.

Harian Umum Suara Merdeka, 21 Feb. 2004, “Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti, terkait indikasi praktek pencucian uang di pasar modal senilai Rp 11,47 miliar”[1]. Harian Kompas, 8 Sep. 2004, menyatakan bahwa pencucian "uang kotor" uang tunai atau kekayaan lain yang berasal dari aktivitas kriminal (termasuk hasil korupsi) guna menghilangkan asal-usulnya-merupakan suatu bisnis yang menggiurkan. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, nilai transaksi pencucian uang mencapai 2-3 persen dari produk domestik kotor (PDB) global tahunan atau 1,82 triliun dollar AS. Nilai ini membuat praktik pencucian uang menempati posisi ketiga secara global, setelah bisnis nilai tukar (foreign exchange) dan perminyakan. Diperkirakan ada 250 miliar dollar AS per tahun nilai pencucian uang di kawasan Asia Pasifik, kawasan di mana transaksi tunai dan pengiriman uang (remittance) begitu dominan di banyak negara.[2]

Money laundering di samping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang-perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi batas wilayah negara lain.

Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan,  membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta’zier. Dengan demikian, pembahasan ini hanya menspesifikasikan kepada ”tinjauan hukum Islam tentang money laundering”.Selengkapnya


[1]Media HarianSuara Merdeka. (2004). (http://www.suaramerdeka.com/harian.com)
[2]Media Harian Kompas. (2004). (http:// www.kompas.com/kompas-cetak)
Poskan Komentar